Wakil Menteri Urusan Perempuan Partai Buruh Jemisah, Rabu (8/3/2023), menggelar unjuk rasa yang melibatkan ratusan buruh di depan gedung DPR. .
Salah satu dari lima tuntutan massa pekerja adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Tuntutan pertama, kata Jumeisah, adalah menyetujui UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Jameesa mengatakan kepada awak media di depan DPR, “Jadi tuntutan kami agar UU PPRT segera disahkan. Jangan tunda, karena terlambat satu hari saja akan mengakibatkan peningkatan kekerasan oleh 10-11 PRT di gedung tersebut. .Rabu, 3 Agustus 2023.
Syarat kedua adalah meminta masyarakat Indonesia menyediakan penitipan anak yang terjangkau dan berkualitas karena pemerintah menentukan kualitas generasi penerus kita.
“Selanjutnya, kami mendesak land reform, menolak UU Kesehatan, dan mendesak pemerintah menghapus UU Cipta Kerja Menyeluruh,” jelasnya.
Jemisah mengungkapkan mengapa jalan omnibus berbahaya karena telah mengintensifkan pembongkaran tenaga kerja di Indonesia.
Dia menekankan, “Mengapa jalur omnibus berbahaya?” dan “Karena jalur omnibus penciptaan lapangan kerja memperkuat pekerja non-reguler dan mengubah orang Indonesia menjadi pekerja non-reguler.”
Efeknya, menurut Jamisah, tidak adanya kepastian hukum bagi buruh berdampak pada kesejahteraan mereka.
“Diformalkan, tidak masuk akal bagaimana kepastian hukum ketenagakerjaan, kepastian upah, kepastian pekerjaan, seberapa besar pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan,” pungkasnya.
