Retorika pemilihan proporsional tertutup diyakini telah memberikan karpet merah bagi elite partai kecil untuk mencalonkan legislator tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat.
Forkun Amini, Ketua DPP PSI, mengatakan sistem proporsional tertutup juga bisa menjadi boneka elite partai untuk mengejar keuntungan sepihak.
“Ini akan menjadi ruang yang benar-benar diuntungkan oleh elit politik dan juga para boneka,” kata Farqun kepada wartawan di Mahkamah Konstitusi Pusat Jakarta, Rabu (8 Maret 2023).
Farqun mengatakan, partainya yang secara tegas menolak sistem tersebut mengatakan hak rakyat untuk mengoreksi para legislator tersebut akan tertutup karena proporsionalitas yang tertutup.
Ia menjelaskan, “Di tempat calon legislatif bisa ditetapkan secara sepihak, tidak ada ruang untuk koreksi oleh rakyat.”
Farqun mengatakan keadaan akan berbeda jika pemilu proporsional terbuka tetap dilanjutkan.
Alasannya, proporsionalitas terbuka memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengakses dan mengubah pencalonannya.
“Tapi ketika rakyat tertutup, akhirnya rakyat terbatas. Maka hari ini kami ingin tegaskan bahwa Partai Solidaritas Indonesia menolak sistem proporsional tertutup,” pungkasnya.
pertunjukan teater
Pada Rabu (3/8/2023), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar aksi protes terhadap sistem pemilihan proporsional tertutup di belakang gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebagai penolakan, sekitar belasan pengunjuk rasa dibarengi dengan lakon memasukkan kucing ke dalam tas yang menggambarkan bentuk pemilu proporsional tertutup.
Presiden DPP PSI Furkon Amini mengatakan kepada wartawan bahwa “orang-orang membawa boneka kucing sebagai tanda bahwa mereka akan diperlakukan seperti boneka palsu begitu tingkat penutupan diberlakukan.”
Selain membawa boneka kucing di dalam karung, para peserta menutupi kepalanya dengan kotak karton hitam.
Makna ‘karton hitam’ yang dijelaskan Pacoon berarti bahwa dalam sistem proporsional tertutup, rakyat mau tidak mau harus tahu siapa yang akan dipilih dalam pemilihan umum daripada calon wakil rakyat.
“Itu sebabnya kami sangat tidak ingin sistem politik atau sistem pemilu kembali ke dimensi tertutup,” ujarnya.
“Jadi mereka menggunakan simbol kotak hitam sebagai pesan bahwa kami tidak ingin sistem kekerabatan yang tertutup memisahkan kami,” pungkasnya.